Oleh : SUGENG WIDODO, S.HI
Pernikahan merupakan
salah satu syariat Islam yang bertujuan untuk melestarikan kehidupan manusia
dengan cara yang diridhai Allah SWT. Oleh karena itu perlu persiapan yang
matang sebelum melangkah ke jenjang pernikahan demi mewujudkan keluarga yang
bahagia sakinah mawwaddah war rahmah.
Fenomena pernikahan dini
bukanlah hal yang baru di Indonesia, khususnya daerah Jawa. Bahkan zaman dulu pernikahan
di usia ”matang” akan menimbulkan preseden buruk di mata masyarakat. Perempuan
yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim
disebut perawan kaseb. Namun image masyarakat justru sebaliknya seiring
perkembangan zaman. Arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi
yang melaju dengan kencang mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang
menikah di usia belia dianggap sebagai hal yang tabu. Bahkan lebih jauh lagi,
hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, memberangus kreativitasnya
serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih
luas.
Isu pernikahan dini
kembali marak dibicarakan sejak terjadinya pernikahan dini yang dilakukan oleh
Pujiono Cahyo Widianto, seorang hartawan sekaligus pengasuh pesantren dengan
Lutviana Ulfah. Pernikahan antara pria berusia 43 tahun dengan gadis belia
berusia 12 tahun ini mengundang reaksi keras dari Komnas Perlindungan Anak.
Bahkan dari para pengamat berlomba memberikan opini yang bernada menyudutkan.
Umumnya komentar yang terlontar memandang hal tersebut bernilai negatif. Di
sisi lain, Syeh Puji memilih gadis yang masih belia karena dianggap masih murni
dan belum terkontaminasi arus modernitas dengan dalih untuk mengader calon
penerus perusahaannya.. Lagi pula dalam pandangan Syeh Puji, menikahi gadis
belia bukan termasuk larangan agama.
Pernikahan
Dini menurut Negara
Dalam Undang-undang
Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya
diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak
perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun (UU Perkawinan di
www.depag.go.id). Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia
pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini
dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik,
psikis dan mental.
Dari sudut pandang
kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak
yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan
dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi
yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat
pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif.
Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun
untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.
Pernikahan
Dini menurut Hukum Islam
Prinsip Hukum Islam
secara umum meliputi lima yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan,
harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah
agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim
dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga,
hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan.
Seandainya agama tidak mensyari’atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur
keturunan) akan semakin kabur (Ibrahim, al Bajuri hlm. 90 vol. 2 Toha Putra,
Semarang).
Dalam hal ini Agama dan
negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang
dilakukan melewati batas minimnal Undang-undang Perkawinan, secara hukum
kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan
umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang
dilakukan oleh orang yang belum baligh. Terlepas dari semua itu, masalah
pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan
lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini
tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana
Islam klasik dalam merespons kasus tersebut.
Menurut Ibnu Syubromah
menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia
baligh). Karena nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan
biologis, dan melanggengkan keturunan sebagai tujuan pokok pernikahan.
Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ibnu
Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini
dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam
menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6
tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang
tidak bisa ditiru umatnya.
Namun, mayoritas pakar
hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil
interpretasi dari Al Qur’an Surat At Thalaq 4. Disamping itu, sejarah telah
mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula
pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian
ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar
hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi
kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum
yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan (Ibnu Hajar al
’Asqalani, Fathul Bari vol.9 hlm.237 Darul Kutub Ilmiah, Beirut).
Dalam kamus haditsnya
Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup menarik. Hadis
pertama adalah ”Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat
ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika
(diajak menikah) orang yang setara/kafaah”. Hadis Nabi SAW kedua berbunyi,
”Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia
12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut
dibebankan atas orang tuanya” (Jalaluddin Suyuthi, Jami’ al Shaghir hlm.210
Darul Kutub Ilmiah, Beirut).
Pernikahan dini pada
hakekatnya juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, dampak arus globalisasi dan
perkembangan teknologi informasi saat ini mempengaruhi cara pacaran muda mudi
saat ini, pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak
mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampui batas, dimana
akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat,
pergaulan bebas, hubungan suami istri dan hamil di luar nikah. Fakta ini
menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang
memprihatinkan. Hemat penulis, pernikahan dini merupakan upaya untuk
meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam
pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk
bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara’ kenapa tidak ?
Tentunya juga harus disertai dengan legalitas Negara yaitu adanya Izin
Dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang No
1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga perkawinan yang dilakukan sah menurut
hukum Islam dan sah menurut Negara.
Pada dasarnya baik
kebijakan pemerintah maupun hukum agama sama-sama mengandung unsur maslahat.
Pemerintah melarang pernikahan usia dini adalah dengan berbagai pertimbangan di
atas. Begitu pula agama tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga
mempunyai nilai positif. Sebuah permasalahan yang cukup dilematis. Menyikapi
masalah tersebut, Izzudin Ibn Abdussalam dalam bukunya Qowa’id al Ahkam. Beliau
mengatakan jika terjadi dua kemaslahatan, maka kita dituntut untuk menakar mana
maslahat yang lebih utama untuk dilaksanakan (Izzudin Ibn Abd. Salam, Qowa’id
al Ahkam hlm.90 vol.II Darul Kutub Ilmiah, Beirut). Kaedah tersebut ketika
dikaitkan dengan pernikahan dini tentunya bersifat individual-relatif. Artinya
ukuran kemaslahatan di kembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika dengan
menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur
kemaksiatan, maka menikah adalah alternatif terbaik. Sebaliknya, jika dengan
menunda pernikahan sampai pada usia ”matang” mengandung nilai positif, maka hal
itu adalah yang lebih utama. Wallahu A’lam
